Jakarta – Perkembangan global terhadap kehidupan suatu bangsa sangatlah berpengaruh, terlebih lagi saat ini pesatnya pertumbuhan ekonomi internasional menimbulkan fenomena munculnya negara adidaya baru selain Amerika Serikat (AS), yakni China.
Sebelumnya kita hanya mengenal AS sebagai satu-satunya negara adikuasa, namun seiring berjalannya waktu, Negeri Tirai Bambu itu mampu menaikkan derajat dan perekonomian bangsanya dengan mencetak GDP pertahun dikisaran 13 triliun dalam tempo 32 tahun.
Rene L. Patiradjawane Mengatakan, perkembangan internasional telah demikian cepat. Munculnya Tiongkok sebagai negara adidaya baru setelah AS ternyata menghadirkan persaingan antara keduanya dan menjadi ancaman bagi Indonesia.
“Bangsa Indonesia yang belum menyikapi dengan semestinya karena belum ada kesatuan pandangan tentang geopolitik maupun perkembangan geo-ekonomi di antara para elit politik dan kementerian-kementerian di lingkungan pemerintahan, mengakibatkan masalah semakin rumit,” ucap Rene dalam Diskusi Panel Serial ke-15 yang diadakan di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (1/9).
Untuk itu, lanjut Rene, sudah saatnya Indonesia menyatukan pandangan tentang geopolitik dan perkembangan geo-ekonomi agar mampu meminimalisasi ancaman dari perkembangan internasional yang demikian pesat.
Diskusi yang diadakan Aliansi Kebangsaan, FKPPI, dan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) itu turut menghadirkan Prof. Dr. Hasjim Djalal, M.A yang membahas konflik di Laut Cina Selatan dapat berimbas negatif bagi Indonesia.
Sekalipun Indonesia tidak termasuk negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan, seperti Cina dan Cina-Taipei, Filipina, Malaysia, Brunai Darussalam, Vietnam, namun bisa jadi memiliki imbas negatif.
“Imbas konflik di Laut Cina Selatan juga dapat terjadi dari hubungan kedekatan Indonesia dengan ASEAN. Kedekatan inilah yang mampu memberi imbas negatif paling potensial dari perkembangan internasional bagi Indonesia, jika terjadi konflik di Laut Cina Selatan,” papar Hasyim.
Karena itu, ia melanjutkan, Indonesia harus tetap ikut aktif dalam mengupayakan perdamaian dan stabilitas di wilayah Laut Cina Selatan, agar semua pihak mematuhi aturan hukum dan menghindari kegiatan militer, supaya dampak buruk konflik tidak berimbas ke Indonesia.
Hasyim juga mengutarakan, bahwa Indonesia bersama ASEAN seyogyanya juga dapat terus mengupayakan agar Cina menyetujui pembentukan perjanjian Code of Conduct (CoC) bagi Laut Cina Selatan atas dasar Declaration of Conduct (DoC) yang telah disepakati tahun 2002 beserta panduannya.
Sedangkan menurut Pontjo Sutowo, Ketua FKPPI sekaligus Ketua Aliansi Kebangsaan, dan Pembina YSNB, dampak buruk dari perkembangan internasional dapat dihindari dengan konsep keamanan nasional yang diperbaharui dengan memasukkan ancaman perkembangan internasional yang ada.
“Hal ini karena konsep keamanan nasional di Indonesia masih sangat tradisional, dimana makna keamanan dan pertahanan secara tegas dipisah menjadi hitam dan putih. Tidak komprehensif sebagai mana yang dilakukan masyarakat internasional dewasa ini,” tutur Pontjo.
