Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengimbau warga yang ingin melakukan mudik Lebaran agar berangkat lebih awal guna menghindari kemacetan panjang.
Imbauan ini disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, seiring dengan kebijakan libur anak sekolah yang dimulai pada 21 Maret 2025 serta penerapan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Jika berangkat bersamaan akan memperparah kemacetan dan menyulitkan semua pihak” ujar Khoirudin.
Menurutnya, dengan waktu libur yang lebih panjang, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengatur jadwal keberangkatan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Khoirudin, yang juga merupakan Koordinator Komisi C DPRD DKI Jakarta, mengingatkan pengalaman mudik Lebaran 2024, di mana lonjakan volume kendaraan secara signifikan terjadi pada puncak arus mudik.
Hal ini menyebabkan kemacetan panjang di berbagai ruas tol dan jalur arteri. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat lebih bijak dalam menentukan waktu perjalanan agar perjalanan mudik lebih aman dan nyaman.
“Mudik dekat waktu Lebaran juga meningkatkan risiko di jalan” tambahnya.
Selain itu, ia meminta Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk terus mengawal kelancaran arus mudik, termasuk dengan menyiapkan rest area, posko kesehatan, serta layanan informasi lalu lintas yang akurat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan Program Mudik Gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan transportasi yang aman dan nyaman serta mengurangi kepadatan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik.
“Program Mudik Gratis merupakan program unggulan yang memberikan banyak manfaat” kata Wahyu
Ia mengingatkan masyarakat untuk segera menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) jika membawa motor.
Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta juga akan membuka pendaftaran gelombang kedua untuk Program Mudik Gratis 2025, setelah kuota gelombang pertama sebanyak 22.403 penumpang telah habis.
Dalam rangka memastikan keamanan, Wahyu menekankan agar Dishub DKI melakukan uji kelayakan armada yang digunakan untuk mudik gratis. Pemeriksaan meliputi kondisi kendaraan, sistem pengereman, roda, kursi penumpang, serta perlengkapan darurat seperti P3K dan APAR (Alat Pemadam Api Ringan).
Selain itu, Dishub juga diminta untuk melakukan tes kesehatan dan pemeriksaan narkoba bagi para pengemudi bus guna memastikan mereka dalam kondisi prima saat bertugas.
“Jalan semakin padat, supir harus sehat. Oleh karena itu, sebelum nyetir, kesehatan pengemudi harus dicek” tegas Wahyu.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk memastikan kelancaran mudik Lebaran 2025.
“Kami telah menyiapkan Posko Angkutan Lebaran untuk membantu pemudik serta mengadakan pemeriksaan kesehatan dan tes urin bagi para pengemudi” kata Pramono.
Dengan berbagai upaya ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berharap arus mudik Lebaran 2025 bisa berjalan lebih lancar dan aman bagi seluruh masyarakat Jakarta yang akan pulang ke kampung halaman.
