Jakarta – Ajang bergengsi Piala Dunia 2026 kini menjadi sorotan dunia, bukan hanya karena skala turnamennya yang masif, tetapi juga karena kontroversi kebijakan imigrasi dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Puluhan organisasi hak asasi manusia mendesak FIFA untuk bersikap tegas terhadap kebijakan yang dinilai diskriminatif tersebut.
Melalui surat terbuka yang ditandatangani oleh lebih dari 90 organisasi, termasuk Amnesty International, Human Rights Watch (HRW), dan American Civil Liberties Union, FIFA didesak untuk menentang aturan-aturan yang mengancam hak para pendatang dan penggemar sepak bola dari seluruh dunia.
“Kami menyerukan kepada FIFA untuk menggunakan pengaruhnya guna mendorong pemerintah AS menjamin hak-hak dasar jutaan pengunjung dan penggemar asing yang berusaha masuk ke AS untuk menghadiri turnamen” tulis pernyataan dalam surat tersebut.
Kritik terhadap Donald Trump terutama tertuju pada kebijakan pelarangan masuk terhadap warga negara dari sejumlah negara yang disebut masuk dalam ‘daftar hitam’. Selain itu, tindakan represif terhadap imigran di wilayah AS juga semakin meningkat menjelang pelaksanaan Piala Dunia 2026.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius, terutama mengingat AS menjadi tuan rumah utama dari turnamen tersebut, dengan 11 kota yang akan menjadi lokasi pertandingan.
Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen edisi ke-23, yang untuk pertama kalinya digelar di tiga negara: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun, AS akan menjadi panggung utama, karena seluruh pertandingan dari babak perempat final hingga final akan digelar di Amerika Serikat.
Turnamen ini dijadwalkan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, dan akan diikuti oleh 48 negara, menjadikannya Piala Dunia terbesar dalam sejarah FIFA.
Seiring makin dekatnya pelaksanaan turnamen, tekanan kepada FIFA agar lebih aktif menyuarakan hak asasi manusia semakin menguat. Banyak pihak menilai bahwa FIFA memiliki tanggung jawab moral dan sosial, tidak hanya terhadap penggemar sepak bola, tetapi juga terhadap nilai-nilai keadilan dan non-diskriminasi yang dijunjung tinggi dalam olahraga.
Jika tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah AS, banyak yang khawatir akan ada pembatasan akses terhadap penonton, media, hingga tim dari negara-negara yang terdampak aturan imigrasi.
