Natuna – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mendorong operator untuk melakukan pemanfaatan jaringan serat optik Palapa Ring Barat yang telah selesai agar masyarakat di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) mendapatkan manfaat maksimal.
“Keterlibatan operator dalam memanfaatkan jaringan Palapa Ring Barat sangat penting untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T)” Ujar Anang Latif, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
“Sejak terbangunnya jaringan Palapa Ring Barat, kecepatan internet di wilayah pedesaan mencapai 10 Mbps, sementara di perkotaan mencapai 20 Mbps. Hal ini seharusnya dimanfaatkan operator agar masyarakat mendapatkan manfaat lebih besar” ujarnya.
Sinergitas antara Bakti dan operator dalam pemanfaatan jaringan Palapa Ring Barat adalah dukungan nyata bagi target Nawacita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terwujudnya Palapa Ring Barat merupakan cita-cita BAKTI Kominfo dalam meningkatkan aksesibilitas telekomunikasi di seluruh penjuru Indonesia secara langsung.
Bakti juga akan meningkatkan akses informasi berbentuk digital yang menjadi masa depan informasi bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
Anang menambhkan, terdapat 19 lokasi BAKTI Aksi (Akses Internet) on air, 6 lokasi yang masih proses instalasi di Natuna yang menggunakan Palapa Ring Paket Barat dan di Kabupaten Anambas terdapat 1 lokasi BAKTI Aksi yang telah menggunakan palapa ring paket Barat,”
Kerjasama erat dengan Pemda, Kementerian/Lembaga, maupun instansi merupakan syarat utama karena pembangunan infrastruktur Palapa Ring Barat membutuhkan dukungan dari Pemda, Kementerian/Lembaga, maupun instansi yang nantinya mendapatkan manfaat langsung dari peningkatan kualitas komunikasi menggunakan jaringan serat optik.
Proyek Palapa Ring merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasional yang menghubungkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Proyek ini pernah terhenti sejak 10 tahun lalu untuk mendapatkan struktur yang tepat untuk pelaksanannya. Tantangan dari proyek ini adalah membangun infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional di daerah-daerah non-komersial demi pemerataan akses pitalebar (broadband) di Indonesia.
Proyek Palapa Ring merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP).
Skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana availability payment berasal dari dana kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau Universal Service Obligation (USO).
