Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan akses listrik untuk 1,2 juta rumah tangga di 5.758 desa selama periode 2025 hingga 2029.
Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerataan energi melalui Program Listrik Desa (Lisdes), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menegaskan bahwa program Lisdes adalah wujud nyata kehadiran negara untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat menikmati layanan listrik yang andal dan berkelanjutan.
“Akses listrik bukan sekadar soal penerangan. Ini membuka jalan bagi pendidikan, aktivitas ekonomi, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Program Lisdes 2025–2029 kami rancang untuk menjangkau desa-desa terjauh“ ujar Yuliot dalam keterangan resmi di Jakarta.
Strategi Lisdes akan mengombinasikan dua pendekatan utama:
* Sambungan on grid, yaitu menyambungkan desa-desa yang dekat dengan jaringan listrik PLN.
* Solusi off grid, seperti pembangkit lokal berbasis energi baru dan terbarukan (EBT), untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan konvensional.
Langkah ini sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, yang menekankan pentingnya pengembangan EBT dan pemerataan layanan kelistrikan.
Sebagai bagian dari penguatan infrastruktur kelistrikan nasional, Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meresmikan 55 pembangkit listrik energi terbarukan pada Juni lalu.
Pembangkit tersebut terdiri dari PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) dan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), dengan total kapasitas mencapai 379,7 megawatt, tersebar di 15 provinsi.
Beberapa proyek PLTS perdesaan juga telah memasuki tahap konstruksi, dengan sambungan perdana yang mulai dinikmati ribuan rumah tangga pada pertengahan 2025.
Menurut data Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,83 persen pada akhir 2024. Namun, masih terdapat kantong-kantong wilayah yang belum berlistrik, terutama di wilayah 3T. Program Lisdes 2025–2029 diarahkan untuk menuntaskan desa-desa tersebut.
“Dengan tambahan kapasitas energi baru terbarukan dan sambungan rumah tangga baru, Lisdes ini akan mendorong kualitas layanan publik, pertumbuhan ekonomi lokal, serta penurunan emisi karbon“ tambah Yuliot.
Sejak 2022 hingga 2024, Kementerian ESDM juga telah menyalurkan 367.212 sambungan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga tidak mampu. Program ini membantu masyarakat kurang mampu agar dapat menikmati listrik tanpa harus menanggung biaya pemasangan yang mahal.
Hingga akhir 2024, sebanyak 83.693 desa dan kelurahan di Indonesia telah mendapatkan akses layanan listrik. Pemerintah menegaskan bahwa sisa desa yang belum berlistrik akan menjadi prioritas dalam 5 tahun ke depan.
