Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, di Istana Merdeka. Pertemuan tersebut membahas langkah konkret dalam memperbaiki penyaluran bantuan sosial (bansos) dan memastikan hanya masyarakat miskin yang benar-benar berhak yang menerima bantuan dari pemerintah.
Dalam keterangannya usai pertemuan, Gus Ipul menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas agar Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna memperkuat program-program bansos.
Selain itu, Presiden menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data penerima bansos, termasuk kerja sama dengan PPATK untuk mendeteksi indikasi penyalahgunaan bantuan.
Salah satu poin penting dari arahan Presiden Prabowo Subianto adalah bahwa tidak akan ada pengurangan bansos, bahkan bantuan tersebut akan ditambah untuk penerima yang benar-benar layak.
“Kami akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan sebagaimana arahan Presiden untuk memperkuat program-program yang memang jadi bagian dari penyaluran bansos” ujar Gus Ipul kepada wartawan.
Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa bantuan sosial bersifat sementara, dan yang lebih penting adalah pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Kemensos akan mengembangkan program pemberdayaan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa “naik kelas” secara terukur setiap tahunnya.
“Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya” tegas Gus Ipul mengutip arahan Presiden.
Langkah ini termasuk menghitung ulang anggaran pemberdayaan, serta berkonsultasi dengan Kemenkeu dan Bappenas untuk penguatan program lintas kementerian di bawah koordinasi Menko Pemberdayaan Masyarakat.
Dalam upaya membersihkan data penerima bansos, Kemensos telah melakukan ground check terhadap 12 juta KPM. Hasilnya, 1,9 juta orang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Lebih lanjut, kerja sama dengan PPATK menemukan bahwa lebih dari 600 ribu penerima bansos terindikasi bermain judi online (judol), dan sebagian lainnya mengaku sebagai anggota DPR, DPRD, TNI, Polri, bahkan pegawai BUMN dan dokter, yang secara regulasi tidak berhak menerima bansos.
“Yang sudah pasti terlibat judi online, tidak bisa menerima bansos lagi” ujar Gus Ipul.
Bagi mereka yang sebelumnya menerima tetapi kini tidak terdaftar, Kemensos memberikan kesempatan untuk reaktivasi data melalui desa, kelurahan, atau aplikasi resmi Kemensos, terutama bagi yang masuk desil 1–2 dalam data kesejahteraan nasional.
Arahan Prabowo Subianto juga menyoroti pentingnya sinergi lintas kementerian agar program bantuan sosial tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mendorong keberlanjutan hidup penerimanya melalui program pemberdayaan.
Dalam pertemuan yang berlangsung dua jam itu, juga hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang disebut akan mendukung pembiayaan dan sinkronisasi program melalui APBN 2026.
Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam merombak sistem penyaluran bansos menandai komitmen kuat pemerintah untuk keadilan sosial, pemberdayaan rakyat, dan pengelolaan anggaran negara yang efisien.
Validasi data, penghapusan penerima bansos tidak layak, dan peningkatan kualitas program pemberdayaan menjadi pondasi utama arah kebijakan sosial nasional di bawah kepemimpinan Prabowo.
