Jakarta – Gelombang aksi unjuk rasa akan kembali menggema di berbagai wilayah Indonesia pada Senin, 1 September 2025. Berbagai elemen masyarakat dari beragam latar belakang—mahasiswa, buruh, dan aktivis sipil dipastikan turun ke jalan menyuarakan sejumlah tuntutan, baik berskala nasional maupun lokal.
Aksi demonstrasi ini dijadwalkan berlangsung secara serentak, dengan titik konsentrasi utama di gedung-gedung DPRD provinsi hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Merangkum informasi dari berbagai sumber, aksi unjuk rasa ini membawa berbagai isu krusial, termasuk:
* Penolakan terhadap rencana kenaikan tunjangan anggota DPR
* Desakan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset
* Revisi Undang-Undang Pemilu
* Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR
* Penolakan terhadap politisasi sejarah nasional
* Penolakan penetapan Taman Nasional Meratus (Kalsel)
Di Palembang, Sumatera Selatan, ribuan orang diperkirakan akan turun ke jalan dan memusatkan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sumsel. Aksi ini sebelumnya dijadwalkan pada 29 Agustus, namun diundur ke 1 September.
Empat tuntutan utama yang dibawa massa Palembang antara lain:
1. Menolak tunjangan tambahan bagi anggota DPRD
2. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset
3. Revisi Undang-Undang Pemilu
4. Evaluasi total terhadap kinerja DPR
Di Kalimantan Selatan, kelompok bernama Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan akan menggelar aksi besar di depan DPRD Provinsi Kalsel.
Aliansi ini terdiri dari mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil. Mereka membawa lima tuntutan, termasuk:
* Reformasi DPR dan Polri
* Penolakan terhadap penetapan Taman Nasional Meratus
* Transparansi pengelolaan sumber daya alam di Kalsel
Sementara itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) turut menyatakan sikap dengan menggelar aksi unjuk rasa nasional bertajuk “Indonesia (C)emas 2025 Jilid II”.
Aksi ini akan membawa 11 poin tuntutan, salah satunya adalah penolakan terhadap pengaburan sejarah dan politisasi masa lalu yang dianggap mencederai nilai-nilai demokrasi.
Pihak kepolisian di berbagai daerah telah menyiagakan personel untuk mengawal dan mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Pengamanan difokuskan pada titik-titik rawan kerumunan seperti kawasan perkantoran pemerintah dan jalan protokol.
Kapolri dan jajaran kepolisian daerah mengimbau agar aksi dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai ketentuan hukum.
