Lensautama.com – Pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank dalam waktu dekat akan digelar di Bali yakni pada 8-14 Oktober 2018. Menjelang perhelatan tersebut, Deloitte Indonesia berencana menginisiasi forum yang melibatkan berbagai stakeholder di bidang insfrastruktur dengan tajuk Infrastructure CEO Forum 2018.
Pertemuan para CEO tersebut dijadwalkan pada 20 September 2018, dan akan membahas isu penting terkait infrastruktur seperti persiapan proyek, konektivitas dan urbanisasi.
Bernardus R. Djonoputro, Country Head of Deloitte Infrastructure & Capital Projects PT Deloitte Indonesia mengatakan, pihaknya mempertemukan para stakeholder salah satunya untuk membahas peluang dan prospek infrastruktur yang berujung pada rekomendasi untuk disampaikan pada pertemuan IMF – World Bank di Bali nanti.
“Fokus pemerintah Indonesia terhadap pembangunan infrastruktur diharapkan akan membuka potensi kerjasama sektor pemerintah dan swasta yang lebih luas,” tutur Bernardus, saat ditemui di kantornya, Senin (17/9).
Menurutnya, diperkirakan, untuk bidang infrastruktur pada tahun 2016-2030, kawasan Asia akan membutuhkan lebih dari 22.6 triliun USD dan kawasan ASEAN akan membutuhkan sekitar 2.8 triliun USD.
“Kebutuhan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur baru serta revitalisasi infrastruktur yang sudah ada. Di saat yang sama, sebagai kawasan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia memerlukan investasi sekitar 511 milyar USD pada 2015 2019 untuk mengatasi berbagai tantangan infrastruktur dalam negeri,” terang Bernardus.
Untuk itu, lanjutnya, ada tiga isu penting yang harus menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan dalam momen pertemuan IMF – World Bank, diantaranya seperti persiapan proyek yang baik, kemampuan fiskal baik dari pemerintah pusat maupun daerah, dan kemampuan dalam menyediakan fiskal.
“Saat ini, tantangan mengundang investasi swasta ke dalam infrastruktur publik memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah. Dari sudut pandang pasar, kawasan ASEAN dan Indonesia saat ini masih dianggap memiiiki peluang yang cukup besar. Namun, kesadaran akan peluang tersebut memeriukan berbagai tahapan perencanaan dan persiapan proyek yang matang dan menyeluruh.” pungkas Bernardus.
Selain itu, isu lain yang perlu diselesaikan terkait infrastruktur menurut Bernardus adalah mengenai pandangan swasta maupun investor terhadap berbagai resiko dalam Public Private Partnership (PPP).
“Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini, sebagian besar pemerintah di daerah-daerah memiliki keterbatasan fiskal dalam melaksanakan proyek-proyek padat modal. Pendapatan publik yang ada hanya mampu menutupi pengeluaran operasional saja,” katanya.
Maka tidak mengherankan sebenarnya perwakilan lokal kebanyakan setuju terhadap keterlibatan sektor swasta dalam menyediakan layanan publik.
“Untuk itu, melalui CEO Forum yang membahas tentang berbagai proyek strategis terkait infrastruktur nanti, diharapkan akan ada titik temu antara sektor pemerintah dan swasta yang akan diperkuat dalam pertemuan IMF-Worid Bank di bulan Oktober,” tutup Bernardus.
