Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat selama Juni dan Juli 2025.
Program ini menyasar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dilakukan dengan skema baru yang diklaim lebih efisien serta tepat sasaran.
Bantuan pangan ini berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang akan didistribusikan langsung oleh Perum Bulog. Setiap keluarga akan menerima 20 kilogram beras sekaligus untuk dua bulan guna menghemat biaya logistik.
“Pengiriman dilakukan dalam satu kali distribusi untuk menekan biaya logistic” ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi.
Program ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar pada 2 Juni 2025. Saat ini, Bapanas bersama Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi proses penganggaran, sementara Perum Bulog mulai mempersiapkan kemasan beras 10 kilogram untuk mendukung kelancaran distribusi.
Untuk menjamin bantuan tepat sasaran, Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun Bappenas dan diverifikasi oleh BPS, BPKP, serta Kementerian Sosial. Dari total target 18,3 juta KPM, hingga kini sebanyak 16,5 juta sudah terverifikasi.
“Presiden berpesan agar bantuan tidak boleh meleset. Oleh karena itu, verifikasi data menjadi prioritas” jelas Arief.
Program bantuan pangan ini ditujukan kepada masyarakat pada desil 1 hingga 7, yang merupakan kelompok dengan pendapatan terbawah. Pemerintah menargetkan penyaluran mencapai 95 persen pada pertengahan Juli 2025, dengan prioritas ke daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).
Total anggaran yang disiapkan Pemerintah untuk program bantuan ini mencapai Rp 4,9 triliun. Dalam pelaksanaannya, Bapanas akan bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Satgas Pangan Polri, guna memastikan distribusi yang tepat berdasarkan sistem by name by address.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menambahkan bahwa pada tahap awal, bantuan difokuskan untuk daerah-daerah yang minim produksi beras seperti Maluku, Papua, dan sejumlah wilayah perkotaan serta daerah di Pulau Jawa yang mengalami lonjakan harga.
“Strateginya adalah menjaga keseimbangan harga beras agar tetap menguntungkan petani namun tetap terjangkau oleh konsumen” kata Amran.
Langkah Pemerintah ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga menjaga stabilitas harga beras nasional di tengah potensi gejolak ekonomi dan iklim.
