Jakarta – Rencana impor 105.000 unit Kendaraan dari India secara utuh (completely built up/CBU) oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara memicu perdebatan di industri otomotif nasional. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Total nilai pengadaan diperkirakan mencapai Rp24,66 triliun, menjadikannya salah satu proyek pengadaan kendaraan niaga terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam rencana tersebut, Agrinas akan mendatangkan:
- 35.000 unit pick up 4×4 merek Mahindra
-
35.000 unit pick up 4×4 merek Tata Motors
-
35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors
Perusahaan menyebut India dipilih karena memiliki kapasitas produksi besar, harga kompetitif, serta waktu pengiriman relatif cepat. Bahkan, sebanyak 1.000 unit dilaporkan telah tiba di Indonesia sebagai tahap awal realisasi program.
Langkah ini dinilai sebagai upaya mempercepat implementasi KDKMP agar distribusi logistik dan operasional koperasi desa bisa segera berjalan.
Namun kebijakan impor kendaraan dari India tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pemerintah membatalkan impor CBU tersebut.
Wakil Ketua Umum Kadin, Saleh Husin, menilai industri otomotif dalam negeri sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan kendaraan untuk program tersebut. Ia khawatir kebijakan ini justru menghambat pertumbuhan industri nasional.
Dari parlemen, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda pelaksanaan impor hingga dilakukan kajian menyeluruh terkait dampaknya terhadap industri nasional serta penggunaan anggaran negara.
Penolakan juga disampaikan anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo. Ia menyoroti minimnya transparansi dalam proses pengadaan dan mempertanyakan kesiapan layanan purna jual serta ketersediaan suku cadang.
Menurutnya, persoalan utama bukan semata harga kendaraan yang lebih murah, melainkan aspek servis, jaringan bengkel, ketersediaan sparepart, hingga nilai jual kembali kendaraan.
“Jangan sampai mobil-mobil itu hanya menjadi beban anggaran karena tidak bisa dimanfaatkan secara optimal” ujarnya.
Firman mengingatkan, tanpa dukungan sistem distribusi dan layanan purna jual yang memadai, kendaraan tersebut berpotensi mangkrak, terutama jika ditempatkan di desa-desa yang minim fasilitas perawatan.
Di sisi lain, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, menilai langkah impor kendaraan dari India telah melalui pertimbangan strategis.
Menurutnya, kapasitas industri otomotif India memungkinkan pengadaan dalam jumlah besar dengan waktu relatif singkat, sehingga dapat mempercepat implementasi program KDKMP.
Perdebatan ini mencerminkan tarik-menarik antara kebutuhan percepatan program pemerintah dan perlindungan industri dalam negeri. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan distribusi kendaraan untuk koperasi desa berjalan cepat. Di sisi lain, pelaku industri dan parlemen meminta kehati-hatian agar kebijakan impor kendaraan dari India tidak merugikan sektor otomotif nasional maupun membebani anggaran negara.
Sejumlah pihak mendesak agar dilakukan evaluasi komprehensif sebelum melanjutkan impor dalam skala besar, guna memastikan kebijakan tersebut benar-benar efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
