Jakarta – Dirut Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa, mengklaim rencana impor 105.000 unit mobil pick up dari India berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp46,5 triliun.
Menurut Joao, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan aspek harga dan kapasitas produksi guna memenuhi kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Kami melihat dari sisi harga dan kapasitas. Kendaraan 4×4 dari pabrikan India hampir setengah lebih murah dibandingkan produk sejenis di pasar Indonesia. Dari situ kami hitung potensi efisiensinya bisa mencapai Rp46,5 triliun” ujar Joao
Total nilai pengadaan 105.000 unit pick up tersebut mencapai Rp24,66 triliun. Rinciannya meliputi:
- 35.000 unit Scorpio 4×4 dari Mahindra & Mahindra
-
35.000 unit pick up 4×4 Yodha
-
35.000 unit Ultra T.7 Light Truck roda enam dari Tata Motors
Joao menjelaskan, pemilihan kendaraan 4×4 didasarkan pada kebutuhan angkutan produksi pertanian di wilayah dengan medan berat. Selama ini, penggunaan 4×4 di dalam negeri relatif terbatas karena harga tinggi akibat minimnya kompetisi.
“Kenapa jarang pakai 4×4? Karena selama ini harganya mahal. Kalau kami bisa mendapatkan unit yang lebih kuat dan lebih murah, tentu itu jadi pilihan rasional” katanya.
Meski membuka opsi impor, Dirut Agrinas menegaskan tetap melibatkan produsen nasional dalam proyek pengadaan tersebut.
Krama Yudha Tiga Berlian Motors disebut menyuplai 20.600 unit Mitsubishi Fuso sesuai kapasitas produksi hingga akhir tahun. Sementara itu, Hino Motors Sales Indonesia meningkatkan komitmen pasokan hingga 10.000 unit setelah berkoordinasi dengan prinsipal di Jepang.
Joao menyebut skema pembelian dalam jumlah besar (bulk purchase) menjadi strategi utama untuk menekan harga. Namun, negosiasi dengan sebagian produsen domestik belum mencapai kesepakatan optimal, baik dari sisi harga maupun kapasitas produksi.
Terkait polemik yang berkembang, Joao menegaskan pihaknya akan patuh terhadap keputusan DPR dan Pemerintah jika impor tersebut diputuskan untuk ditunda atau dibatalkan.
“Kami taat dan setia pada Pemerintah dan DPR. Kalau negara meminta dibatalkan, kami batalkan dengan segala risiko,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta agar rencana impor 105.000 mobil pick up dari India ditunda untuk dibahas lebih mendalam, termasuk mempertimbangkan kesiapan industri dalam negeri.
Joao menekankan bahwa keputusan impor tidak diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian pertemuan dan negosiasi dengan berbagai produsen kendaraan komersial.
“Kalau pengadaannya mahal, mungkin pembatalan sangat besar. Tapi kalau pengadaannya jauh lebih murah dan bisa menghemat anggaran, tentu perlu dipertimbangkan secara objektif” jelasnya.
Isu ini kini menjadi sorotan karena menyangkut efisiensi anggaran negara, keberlangsungan industri otomotif nasional, serta kebutuhan distribusi logistik sektor pertanian di berbagai daerah.
