Kampanye BSA dan Pemerintah Edukasi Pengguna Manfaat Aset Software Berlisensi

Advertisements

.

Lensautama.com –¬†BSA dan pemerintah Indonesia bekerja sama untuk mendorong para pemimpin bisnis dalam mengatasi masalah terkait penggunaan software tidak berlisensi. Kampanye yang diluncurkan hari ini bertujuan untuk menjangkau puluhan ribu pemimpin bisnis dengan pesan mengenai manfaat penggunaan software legal secara hukum, produktivitas, dan keamanan.

Ribuan perusahaan di Indonesia masih menggunakan software tidak berlisensi, yang dapat menimbulkan risiko bisnis dan keamanan serius. BSA berharap bahwa hasil dari kampanye ini dapat mendorong ribuan perusahaan untuk melegalkan berbagai asetnya, dari software ilegal yang tidak aman menjadi aset software berlisensi.

“Seluruh rangkaian kegiatan yang kami lakukan hari ini berfokus pada legalisasi software guna melindungi perusahaan dari ancaman software tak berlisensi,” ucap BSA Senior Director, Tarun Sawney. “Tujuan utama kampanye ini membantu para pemimpin bisnis memahami manfaat dan kewajiban melegalisasikan software demi keamanan, reputasi, produktivitas, dan keuntungan perusahaan.”

BSA berkolaborasi dengan pemerintah di kawasan ASEAN untuk membantu komunitas bisnis memahami manfaat ekonomi dari penggunaan software legal. International Data Corporation (IDC) memperkirakan bahwa perusahaan yang mengambil langkah untuk meningkatkan manajemen softwarenya dapat meningkatkan laba hingga 11 persen.

Oleh karena itu, pemerintah berwenang diharapkan dapat memacu komunitas bisnis untuk segera beralih ke aset legal demi meningkatkan daya saing nasional.

Pemerintah telah aktif melakukan berbagai hal dalam mengurangi penggunaan software tidak berlisensi yang terdiri dari kegiatan sosialisasi, himbauan masyarakat, edukasi serta membuka ruang untuk penegakkan hukum dimana masyarakat dapat melakukan pengaduan sebagaimana yang diatur dalam UU Hak Cipta no. 28 tahun 2014.

Irbar Susanto S.H., M.H. selaku Kasubdit Pencegahan & Penyelesaian Sengketa Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pun menambahkan bahwa kampanye pemerintah telah secara aktif dilakukan di beberapa kota besar seperti Medan, Surabaya, dan Makassar.

.

Lanjut Halaman 2


Komentar Pembaca