Pontjo Sutowo: Kemiskinan Adalah Masalah Filsafat dan Ideologi

Advertisements

Lensautama.com – Diskusi Panel Seri ke-9 yang diselenggarakan Aliansi Kebangsaan, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YNSB) dan FKPPI kali ini menyoroti masalah pemberantasan kemiskinan yang dialami bangsa Indonesia saat ini.

Diskusi bertemakan “ATHG Dalam Negeri: Pemberantasan Kemiskinan” ini menghadirkan tokoh-tokoh nasional sebagai pembicara seperti Prof. Prijono Tjiptoherijanto, Prof. Dr. Ir. Bunasor Sanim, Prof. Dr. Didin S. Damanhuri dan Prof. Dr. La Ode Kamaluddin selaku moderator, serta Pontjo Sutowo sebagai Ketua Umum FKPPI, Ketua Aliansi Kebangsaan dan Pembina YNSB.

Mengawali diskusi, Pontjo Sutowo menyampaikan, masalah kemiskinan dan pemberantasan kemiskinan merupakan bagian dari masalah yang lebih besar, seperti masalah filsafat dan ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan masalah pertahanan dan keamanan yang perlu ditangani secara stimultan dan terintegrasi.

“Kemiskinan merupakan masalah filsafat dan ideology, oleh karena tujuan akhir dari semua filsafat dan ideology bahkan agama adalah mencari format yang tepat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup,” papar Ponjto dalam sambutan Diskusi Panel Serial di Jakarta Convention Center, Sabtu (10/2/2018).

Sementara Prof. Dr. Bunasor Sanim mengangkat materi perbaikan nasib bangsa demi kelangsungan hidup bangsa. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor itu memaparkan tantangan yang berdampak pada nasib bangsa Indonesia.

Selain kondisi alam dan fisik lingkungan, lalu ada pula kondisi sosial budaya dan ekonomi yang memiliki permasalahan krisis ekonomi nasional.

“Permasalahan krisis kronis nasional yang berdampak pada kelangsungan hidup bangsa seperti kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran. Maka dapat ditentukan langkah-langkah perbaikan dengan memperkuat fondasi dan koridor agama serta Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelas Prof. Bunasor.

Didin S Damanhuri memberi catatan penyebab terjadinya kegagalan pemerintah dari masa ke masa dalam merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi UUD’ 45 secara objektif dengan dibagi menjadi dua, yakni penyebab struktural dan kultural.

“Penyebab struktural seperti warisan struktur ekonomi kolonial dan feodal yang melekat baik secara fisik, peraturan per-UU-an maupun paradigma berpikir. Sedangkan penyebab kultural karena menjangkitnya korupsi secara massif yang tersebar baik eksklusif, legislatif dan judikatif bahkan ke civil society,” terangnya.

Maksud dari Diskusi Panel Serial ke-9 ini adalah mencari alternative kebijakan yang tepat agar masyarakat secara bertahap meninggalkan jeratan budaya miskin dan mendorong untuk mengejar taraf hidup yang lebih baik.

Komentar Pembaca