Masyarakat Lombok Tengah

Perwakilan Masyarakat Lombok Tengah Tuntut Kejelasan Lahan Bandara

Sekelompok orang yang mewakili masyarakat lingkar Bandara Internasional Lombok asal Desa Penujak, Tanak Awu, Ketare, Batujai, dan Kelurahan Sesake, kecamatan Pujut, Lombok Tengah

Advertisements

Lensautama.com – Sekelompok orang yang mewakili masyarakat lingkar Bandara Internasional Lombok  Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat dan Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedatangan sejumlah tokoh Lombok Tengah yang dikomandani HL Khaerudin bertujuan untuk meminta bantuan hukum terkait kejelasan polemik lahan (LIA), yang sejak 1995 belum juga dibayarkan oleh Angkasa Pura.

“Kedatangan kami di kantor terhormat ini ingin meminta bantuan KPK atas kejelasan lahan bandara LIA desa Tanak Awu Pujut, Lombok Tengah. Yang diklaim warga kurang lebih tujuh hektare belum di bayarkan oleh Angkasa Pura pada saat pembebasan lahan tahun 1995 silam,” kata Khaeruddin dalam keterangan resminya, Senin (26/3/2018).

Mereka mengaku kehadirannya ke KPK untuk menjembatani soal masih adanya klaim warga terkait 26 titik lahan bandara yang belum tuntas sampai saat ini.

Disebutkan, jumlah tersebut lebih dari 7 hektare. “Kami berharap agar tidak ada sengketa lahan di LIA,” sambungnya.

Perwakilan warga menyampaikan bahwa cara yang paling bisa menjelaskan polemik lahan itu yakni melakukan pengukuran ulang seluruh lahan BIL, untuk mencari tahu kebenaran atau kekeliruan pada tahun 1995.

Sebab menurutnya, selama ini pemerintah setempat tidak mau melakukan pengukuran ulang, warga menduga pemerintah tidak transparan.

“Kecurigaan kami makin mendalam, saat proses pengukuran dulu, warga tidak diikutsertakan, maka dari itu kami perwakilan warga mengharapkan kejelasan dari pemerintah karena sampai saat ini tidak ada penyelesaian,” tegas Khaeruddin.

Desakan ini disampaikan warga pada KPK menyusul surat yang dilayangkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tanggal 2 Nopember 2017 lalu.

Surat itu menginstruksikan agar segera dibentuk tim penyelesaian masalah ini, sehingga persoalan bisa selesai tanpa ada hak-hak masyarakat yang dilucuti. Pasalnya, hingga sekarang masih banyak persoalan yang disisakan bandara tersebut.

Seperti, pembayaran lahan yang masih tersisa 7 hektare dengan 26 titik. Kemudian ukuran lahan yang dimanipulasi penguasa melalui tim 9 selaku tim pembebasan lahan waktu itu.

‘’Ini yang kami tuntut sekarang. Masih banyak sisa pembayaran lahan yang diutang dan lahan yang dimanipulasi luasnya,’’ ungkap Khaeruddin.

Smak videonya disini

Tinggalkan Balasan

Double Column Posts

Double Column Posts Subtitle

Perkuat Bisnis Logistik, Lalamove Perkuat Jangkauan Pengiriman Terbaik di Asia

Jakarta - Bisnis logistik dan pengiriman barang semakin melejit di Indonesia, Lalamove pemimpin dari penyedia jasa logistik dan on-demand delivery di Asia Tenggara dan Tiongkok kini kehadirannya mulai kuat di Jakarta....

Melalui ACT Mobil123 Serahkan Donasi Untuk Korban Gempa di Lombok

Jakarta - PT Mobil Satu Asia pemilik portal otomotif nomor 1 di Indonesia Mobil123.com dan Otospirit.com menyerahkan bantuan sebesar Rp 25.000.000,00 kepada Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk mengurangi beban masyarakat...

Moza Memperkenalkan Produk Terbarunya Pada Gelaran Indocomtech 2018

Jakarta - PT Denka Pratama Indonesia yang merupakan distributor resmi produk elektronik khususnya aksesori kamera dan pemegang lisensi empat brand internasional terkenal, Moza, Mike, Zhiyun, dan Feiyu memperkenalkan produk terbarunya,...

Lima Finalis Motor Terbaik Pilihan Forwot (Forum Wartawan Otomotif) 2018

Lensautama.com -  Pasar sepeda motor nasional tetap menunjukkan gairahnya di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dari data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan pasar domestik nasional periode Januari hingga...

%d blogger menyukai ini: