PSI Rian Ernest

Politisi PSI, Rian Ernest: DPR Amankan Kepentingan dengan Revisi UU MD3

Revisi UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang baru telah disahkan oleh DPR. Namun terdapat pro kontra

Advertisements

LensaUtama.com – Revisi UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang baru telah disahkan oleh DPR. Namun terdapat pro kontra atas disahkannya UU tersebut, karena dinilai banyak pihak ada tiga pasal yang dianggap kontroversial.

Ketiga pasal yang menjadi kontroversi adalah, Pasal 73 mengenai mekanisme pemanggilan paksa dengan bantuan polisi. Kedua, Pasal 122 mengenai langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD kepada siapa pun yang ‘merendahkan’ DPR dan anggota DPR.

Ketuga adalah Pasal 245 mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD.

Untuk itu, politisi muda Rian Ernest dari partai Persatuan Solidaritas Indonesia (PSI) yang menjabat Wakil Ketua DPW DKI Jakarta menyayangkan sikap DPR yang melahirkan pasal semacam ini di tengah kinerja DPR yang menurutnya masih mengecewakan.

“DPR memperkuat dirinya sendiri dari kritik dan wewenang aparat hukum, di saat pencapaian DPR selama dua tahun terakhir, masih mengecewakan,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan, dari 49 RUU yang masuk program legislasi nasional prioritas 2017, hanya tujuh RUU yang bisa diselesaikan, atau hanya 15 persen pencapaian.

Caleg PSI dari Dapil DKI Jakarta itu mengaku sangat tak bisa menerima pengesahan revisi UU tersebut di tengah hangatnya kasus korupsi e-KTP yang dalam dakwaannya menyebutkan banyak nama di Senayan yang ikut mencicip dan menikmati uang haram KTP elektronik.

Pengesahan pasal-pasal kontroversial ini menurutnya sangat layak dipertanyakan. Pertama, apakah layak bila DPR menggunakan tangan aparat hukum menghadirkan pihak-pihak, terutama pihak yang akan dianggap ‘merendahkan’ DPR? Padahal di saat yang sama DPR ingin berlindung menggunakan UU yang dibuat sendiri, menghindari proses penyidikan dengan meminta izin dari organ internalnya sendiri?

Kedua, apa batasan dan cakupan dari tindakan ‘merendahkan’ DPR? “Apakah tulisan kritis ini juga bisa dikatakan merendahkan? DPR sebagai pembuat UU telah membuat aturan yang ambigu,” kata Rian mempertanyakan.

Dan yang ketiga, apakah DPR tidak mengetahui bahwa pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi pernah memutus bahwa penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana tidak perlu mendapatkan izin dari MKD, melainkan cukup dari Presiden?

Rian mengingatkan, tugas anggota DPR adalah legislator, atau pembuat Undang-Undang. Namun, menurutnya, dengan pencapaian target legislasi yang jauh di bawah standar, itu sudah menunjukkan tidak bekerja-nya DPR sebagai sebuah sistem.

Menyadari para anggota dewan yang mengesahkan revisi tersebut juga anggota partai politik, dirinya berharap semoga partai politik terus berbenah, dan bisa mengembalikan fungsi DPR sebagai pembuat legislator yang berpihak pada publik sekaligus mengembalikan kepercayaan publik.

Tinggalkan Balasan

Double Column Posts

Double Column Posts Subtitle

Perkuat Bisnis Logistik, Lalamove Perkuat Jangkauan Pengiriman Terbaik di Asia

Jakarta - Bisnis logistik dan pengiriman barang semakin melejit di Indonesia, Lalamove pemimpin dari penyedia jasa logistik dan on-demand delivery di Asia Tenggara dan Tiongkok kini kehadirannya mulai kuat di Jakarta....

Melalui ACT Mobil123 Serahkan Donasi Untuk Korban Gempa di Lombok

Jakarta - PT Mobil Satu Asia pemilik portal otomotif nomor 1 di Indonesia Mobil123.com dan Otospirit.com menyerahkan bantuan sebesar Rp 25.000.000,00 kepada Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk mengurangi beban masyarakat...

Moza Memperkenalkan Produk Terbarunya Pada Gelaran Indocomtech 2018

Jakarta - PT Denka Pratama Indonesia yang merupakan distributor resmi produk elektronik khususnya aksesori kamera dan pemegang lisensi empat brand internasional terkenal, Moza, Mike, Zhiyun, dan Feiyu memperkenalkan produk terbarunya,...

Lima Finalis Motor Terbaik Pilihan Forwot (Forum Wartawan Otomotif) 2018

Lensautama.com -  Pasar sepeda motor nasional tetap menunjukkan gairahnya di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dari data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan pasar domestik nasional periode Januari hingga...

%d blogger menyukai ini: